Morowali, Portal Batang ID – Pembangunan bandara di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, terus menuai kontroversi. Kritikan pedas datang dari berbagai pihak, menyoroti legalitas dan pengelolaannya yang dinilai janggal.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, bahkan menyebut keberadaan bandara tersebut sebagai bukti kebobrokan rezim sebelumnya. "Hanya orang kurang waras yang membuat bandara tapi tak dikelola negara, tak ada Bea Cukai dan Imigrasi," ujarnya dalam keterangan yang dikutip Portal Batang ID, Rabu (26/11/2025). Ia menduga bandara ini menjadi lahan subur bagi praktik pasar gelap dan ekonomi bawah tanah.
Massie juga menyoroti dugaan masuknya Warga Negara Asing (WNA) ilegal, khususnya dari Tiongkok, ke wilayah Morowali. Ia mendesak pihak Imigrasi untuk segera melakukan pemeriksaan mendalam terhadap dokumen-dokumen keimigrasian seluruh WNA yang berada di sana.
Sorotan terhadap bandara ini semakin tajam setelah Satgas Pengamanan Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan peninjauan. Hasilnya, ditemukan fakta bahwa bandara yang beroperasi di dalam kawasan IMIP tersebut tidak memiliki otoritas resmi negara. Tidak ada kantor Bea Cukai, Imigrasi, maupun otoritas penerbangan sipil yang seharusnya berada di bawah kendali Dirjen Perhubungan Udara.
Menanggapi temuan tersebut, Sjafrie menegaskan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu. "Tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa melihat latar belakang asalnya," tegasnya usai menghadiri Latihan Terintegrasi 2025 TNI di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025).
Pernyataan keras Sjafrie ini seolah mengisyaratkan tindakan tegas terhadap bandara ilegal tersebut. Publik pun menanti langkah konkret pemerintah untuk menertibkan dan menindaklanjuti temuan-temuan yang ada, demi menjaga kedaulatan negara dan mencegah praktik-praktik ilegal di kawasan industri strategis tersebut.