Portal Batang ID, Surabaya – Ketua DPW PAN Jawa Timur, Ahmad Rizki Sadig, angkat bicara terkait isu banjir yang melanda Sumatera. Ia menyayangkan adanya distorsi informasi yang menyudutkan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, seolah menjadi penyebab utama bencana tersebut. Menurutnya, tudingan tersebut tidak berdasar dan mengabaikan rekam jejak Zulkifli Hasan selama menjabat sebagai Menteri Kehutanan.
Rizki menegaskan bahwa selama periode 2009-2014, Zulkifli Hasan justru melakukan reformasi signifikan dalam tata kelola hutan nasional. "Pak Zul memperkuat transparansi perizinan, memperluas perhutanan sosial, dan menekan penebangan liar. Menyebut kebijakan beliau sebagai penyebab banjir jelas keliru," ujarnya kepada Portal Batang ID, Selasa (4/12).
Lebih lanjut, Rizki menjelaskan bahwa di era Presiden SBY, perizinan hutan mulai dilakukan secara online dengan pengawasan KPK, sebuah langkah progresif untuk memotong birokrasi dan mencegah praktik korupsi. Kebijakan ini juga menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Rizki juga menyoroti berbagai program pro-lingkungan yang digagas Kementerian Kehutanan di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan, seperti Gerakan Penanaman Satu Miliar Pohon, Kebun Bibit Rakyat (KBR), Hutan Edukasi, hingga One Ticket One Tree yang bekerja sama dengan Garuda Indonesia. Penerbitan PP 10/2010 yang mewajibkan reboisasi dengan skema 1:2 bagi pelaku usaha non-kehutanan juga menjadi bukti komitmen terhadap perbaikan lingkungan.
"Rekam jejak ini jelas. Banyak program yang dampaknya masih dirasakan sampai sekarang. Bahkan berbagai lembaga memberi apresiasi," tegas Rizki.
Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terpancing oleh narasi yang mempolitisasi bencana. Menurutnya, persoalan banjir merupakan masalah kompleks yang melibatkan tata kelola, penegakan hukum, dan koordinasi lintas sektor. "Persoalan yang tengah berlangsung saat ini tidak sesederhana menunjuk satu orang. Jangan tarik kesimpulan yang memelintir fakta," imbuhnya.
Rizki berharap agar diskusi publik kembali fokus pada penanganan korban banjir dan upaya mitigasi bencana ke depan, bukan justru terjebak dalam perdebatan politik yang kontraproduktif.