Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menyarankan agar pemerintah tidak perlu menanggapi secara berlebihan wacana yang dilontarkan oleh Saiful Mujani terkait potensi menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Jimly menilai, pernyataan tersebut lebih mencerminkan gaya bertutur yang kurang terukur ketimbang ancaman serius terhadap stabilitas negara.
"Biar saja, cara bertutur dan tata bahasa Syaiful Mujani memang kurang terukur. Mudah dianggap provokatif," kata Jimly saat dihubungi pada Jumat (10/4).
Pakar hukum tata negara ini menjelaskan, gaya komunikasi Saiful Mujani kerap dinilai provokatif. Ia juga menyoroti substansi pernyataan Mujani yang dianggap tidak sejalan dengan koridor konstitusi. Menurut Jimly, pergantian presiden telah diatur secara jelas dalam konstitusi melalui mekanisme impeachment, bukan melalui kekuatan rakyat atau people’s power.
"Dia tidak percaya pada mekanisme yang sudah diatur di konstitusi, yaitu impeachment, tapi malah mengimpikan melalui people’s power. Biar saja jadi pelajaran bagi Syaiful," tegasnya.
Jimly menegaskan, Presiden dan timnya tidak perlu terlalu serius menanggapi isu ini. Ia berpandangan bahwa pernyataan tersebut tidak akan memiliki dampak signifikan, mengingat adanya pandangan rasional yang seimbang di masyarakat. "Pemerintah tidak perlu respons terlalu serius, biar tidak semakin memperluas ketegangan antara negara vs society," tambahnya.
Di sisi lain, Jimly juga mengingatkan pemerintah untuk tidak bersikap arogan dalam merespons dinamika di tengah masyarakat. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang lebih lembut dari Presiden, mengurangi pidato yang meledak-ledak dan tidak terukur. "Belajarlah dari manajemen kepemimpinan Pak Harto yang lebih lembut dengan tutur bahasa yang terukur," sarannya.
Respon dari Istana dan Klarifikasi Mujani
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya sebelumnya menyatakan belum mengetahui secara detail pernyataan Saiful Mujani. Teddy mengaku disibukkan dengan berbagai pekerjaan, demikian pula Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada agenda-agenda strategis negara.
"Saya masih banyak sekali kerjaan, saya belum lihat beliau bicara apa. Apalagi bapak presiden, bapak presiden ngurusin hal besar, lagi fokus dengan hal-hal yang lebih strategis," kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4).
Sementara itu, Saiful Mujani sendiri telah memberikan klarifikasi terkait pernyataannya. Ia menegaskan bahwa seruan konsolidasi untuk ‘menjatuhkan’ Presiden Prabowo bukanlah bentuk makar, melainkan bagian dari ‘political engagement’ atau sikap politik.
"Pertanyaannya apakah ucapan saya itu bisa disebut makar? Saya tegaskan itu bukan makar, tapi political engagement, yakni sikap politik atau sikap yang dinyatakan tentang isu politik di hadapan orang banyak. Politiknya dalam acara itu terutama berkaitan dengan kinerja Presiden Prabowo," jelas Mujani dalam keterangan tertulisnya.
Ia menjelaskan, sikap politik merupakan satu tingkat di bawah partisipasi politik, yang disebutnya sebagai inti dari demokrasi. Mujani berargumen bahwa tidak ada demokrasi tanpa partisipasi politik.
"Partisipasi politik atau tindakan yang ditujukan untuk kepentingan umum bentuknya banyak. Misalnya ikut memilih dalam pemilu, ikut kampanye, ikut nyumbang partai atau calon, ikut aksi politik seperti demonstrasi, mogok, sabotase, dan lain-lain, yang dilakukan secara damai. Aksi menurunkan presiden secara damai adalah partisipasi politik. Itu demokrasi," pungkasnya, menekankan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk partisipasi politik yang sah dalam kerangka demokrasi.