Banyuwangi, Portal Batang ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat di Kabupaten Banyuwangi menjadi sorotan anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Makmullah Harun. Meskipun program ini dinilai positif untuk menciptakan generasi sehat, Makmullah menyoroti masalah pemerataan dan pengelolaan yang masih terjadi di lapangan.
Menurut anggota Komisi A DPRD Jatim ini, implementasi MBG di Banyuwangi belum sepenuhnya merata. Beberapa sekolah telah merasakan manfaatnya, namun sebagian lainnya masih menghadapi kendala dalam distribusi dan kualitas makanan.
"Program ini bagus, tapi tidak serta-merta berjalan mulus. Pengelolaannya ternyata rumit, selera anak-anak juga perlu diperhatikan. Kalau menunya monoton, bisa membuat bosan," ujar Makmullah pada Senin (30/9/2025).
Politisi asal Banyuwangi ini juga menyoroti kasus keracunan makanan yang sempat menimpa sejumlah siswa. Ia menegaskan bahwa kejadian ini menjadi bukti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap dapur dan peran ahli gizi.
"Kalau sampai anak-anak keracunan, itu persoalan serius. Pemerintah sudah mewajibkan ada ahli gizi, jadi harus dipastikan mereka benar-benar menjalankan fungsinya, bukan sekadar formalitas," tegasnya.
Makmullah menambahkan, evaluasi terhadap penyedia makanan sangat penting untuk mencegah kejadian serupa terulang. Ia juga mengusulkan agar tata kelola MBG disederhanakan dan dibuat lebih transparan, salah satunya melalui opsi penyaluran dana melalui mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, ia menekankan bahwa hal ini membutuhkan komitmen dari pihak sekolah dalam menjaga konsistensi penggunaan dana.
"Banyuwangi ini daerah besar, banyak sekolah yang berharap bisa menikmati program MBG. Jadi butuh pemerataan, jangan hanya sekolah tertentu yang terlayani dengan baik. Kalau distribusi dan kualitas terjaga, program ini pasti memberi manfaat besar bagi generasi ke depan," pungkasnya.