PASURUAN, Portal Batang ID – Hj. Dini Rahmania, atau yang lebih dikenal dengan sapaan Ning Dini, politisi muda Partai NasDem yang tengah bersinar, kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat, khususnya para guru madrasah.
Anggota Komisi VIII DPR RI ini baru saja menerima penghargaan Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif 2025 dari Forum Komunikasi Jurnalis Nahdliyin (FJN), sebagai bentuk apresiasi atas dedikasinya dalam meningkatkan kesejahteraan guru madrasah dan mutu pendidikan Islam di Indonesia.
"Alhamdulillah, di momentum Hari Santri ini saya merasa sangat senang dan tersanjung. Namun yang paling penting, saya berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ungkap Ning Dini usai acara reses Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) di Pasuruan.
Ning Dini menegaskan fokus utamanya adalah memastikan guru madrasah, guru TPQ, dan tenaga pengajar di madrasah diniyah serta pesantren memperoleh hak dan kesejahteraan yang setara dengan guru di sekolah umum. Ia menyoroti ketimpangan kesejahteraan yang masih dialami para guru madrasah, terutama guru swasta, yang seringkali hanya menerima insentif minim.
"Banyak guru madrasah swasta hanya menerima insentif sekitar Rp250 ribu per bulan, bahkan ada yang di bawah itu. Ini sangat memprihatinkan dan tidak sebanding dengan dedikasi mereka," ujarnya.
Selain itu, anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur II (Pasuruan-Probolinggo) ini juga menyoroti lambannya proses pengangkatan guru madrasah menjadi ASN atau P3K di bawah naungan Kementerian Agama. Ia berjanji akan terus memperjuangkan agar masalah ini menjadi perhatian serius pemerintah.
"Di sekolah umum, pengangkatan P3K berjalan lancar. Tapi di madrasah swasta, prosesnya sering terhambat. Kami akan memperjuangkan agar ini menjadi perhatian serius pemerintah," tegasnya.
Ketua Umum FJN, Muhamad Didi Rosadi, menyatakan bahwa perjuangan Ning Dini sejalan dengan hasil riset terbaru mengenai kesenjangan kesejahteraan guru madrasah. Data dari Pusat Riset Pendidikan dan Kebudayaan BRIN (2024) menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan guru madrasah swasta di Indonesia masih berada di bawah 40% dari standar gaji guru sekolah negeri.
"Data menunjukkan masih ada ketimpangan struktural. Jika negara tidak melakukan intervensi anggaran dan reformasi kebijakan pengangkatan, kualitas pendidikan Islam akan terus tertinggal," jelas Didi.
FJN pun mendukung langkah-langkah konkret DPR dan Kementerian Agama dalam memperkuat ekosistem pendidikan Islam yang berkeadilan, termasuk pemerataan tunjangan profesi dan digitalisasi data guru madrasah agar kebijakan lebih tepat sasaran.