Kabupaten Madiun – Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Madiun melayangkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta menolak rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum data objek pajak diperbarui secara akurat. Penolakan ini disampaikan dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2026.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Budi Wahono, menegaskan bahwa fraksinya akan menolak kenaikan PBB-P2 sebelum ada pemutakhiran data yang riil dan sesuai kondisi lapangan oleh OPD terkait. "Kami berkomitmen untuk mengawal setiap kebijakan anggaran agar terus berpihak pada rakyat," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/10/2025).
Budi Wahono menambahkan, fraksinya merasa perlu menyampaikan catatan kritis dan masukan konstruktif terhadap RAPBD 2026. Menurutnya, program yang dirancang pemerintah daerah harus benar-benar menyentuh kepentingan rakyat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Program tersebut tidak boleh hanya bersifat seremonial atau administratif, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa dan kelurahan.
Dalam pandangan umum yang disampaikan, Fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan realisasi dan evaluasi program-program pro rakyat. Budi Wahono menyoroti bahwa banyak program yang berjalan lambat dan terkesan tidak didukung penuh oleh OPD.
"Kami juga sampaikan kemarin program yang pro rakyat apakah sudah terealisasi. Karena saat menjalankan fungsi pengawasan banyak program yang masih berjalan lambat dan terkesan OPD ini tidak mendukung program kepala daerah," ungkapnya.
Beberapa program yang menjadi perhatian antara lain program satu desa satu ambulans, program ketahanan pangan, penyelesaian jabatan Plt kepala desa, jabatan perangkat desa yang kosong, permasalahan BPJS, infrastruktur, hingga pengembangan energi terbarukan.
Budi Wahono berharap masukan dari fraksinya menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun. Ia menekankan pentingnya mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan, berpihak pada rakyat, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
"Fraksi PDI Perjuangan akan senantiasa mendukung kebijakan pemerintah daerah yang pro rakyat, dan pada saat yang sama akan kritis terhadap setiap kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat," pungkasnya. Portal Batang ID akan terus mengawal perkembangan berita ini.