Pemalang, Jawa Tengah – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang bergerak cepat untuk mengantisipasi lonjakan inflasi, khususnya menjelang akhir tahun 2025. Melalui APBD Perubahan 2025, Pemkab mengalokasikan dana khusus untuk program pengendalian inflasi yang akan disalurkan melalui beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Kepala Diskoperindag Kabupaten Pemalang, Fera Djokosusanto, membenarkan adanya alokasi dana tersebut. Ia menjelaskan bahwa dana ini akan digunakan untuk mensubsidi harga kebutuhan pokok melalui program pasar murah.
"Iya, benar ada alokasinya untuk pasar murah. Biasanya kita jual dengan harga lebih rendah dibandingkan Harga Eceran Tertinggi (HET) di pasaran. Beberapa kebutuhan pokok yang jadi sasaran seperti beras, minyak, dan gula," ungkap Fera.
Program pasar murah ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret bagi masyarakat untuk mendapatkan bahan pokok berkualitas dengan harga terjangkau. Langkah ini diharapkan dapat menekan laju inflasi dan meringankan beban ekonomi masyarakat.
Kepala BPKAD Pemalang, Nur Aji Mugi Hartono, menambahkan bahwa penambahan anggaran dalam APBD Perubahan 2025 ini merupakan arahan langsung dari Bupati Pemalang. Pembelanjaan barang subsidi akan diberikan kepada OPD yang membidangi penanganan inflasi daerah, seperti Diskoperindag, Dispertan, dan Disperik.
"Harapannya penyerapan anggaran tersebut bisa bermanfaat langsung untuk masyarakat. Apalagi dengan harga kebutuhan pokok di bawah HET, pasti akan sangat membantu," pungkas Nur Aji.
Dengan langkah ini, Pemkab Pemalang menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak inflasi.