Jakarta, Portal Batang ID – Dukungan terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik korupsi tambang ilegal terus mengalir. Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto, menyatakan dukungannya penuh terhadap langkah tegas yang diharapkan dapat segera diimplementasikan.
"Rakyat sudah lama menantikan ketegasan pemerintah dalam isu ini," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/9/2025).
Mulyanto mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Pemberantasan Tambang Ilegal. Pembentukan Satgas ini dinilai krusial dan telah lama dinantikan oleh masyarakat.
"Lambatnya pembentukan Satgas Terpadu menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa pemerintah kurang serius dalam menuntaskan masalah mafia tambang ilegal yang diduga kuat melibatkan oknum aparat, bahkan pejabat tinggi," tegasnya.
Lebih lanjut, Mulyanto menyoroti sentralisasi kewenangan pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat melalui revisi UU Minerba. Menurutnya, perubahan ini harus diimbangi dengan pengelolaan perizinan dan pengawasan yang ketat agar praktik penambangan ilegal tidak semakin merajalela, terutama di tengah kondisi keuangan negara yang sedang tertekan.
Anggota Komisi Energi DPR periode 2019-2024 itu juga menantang aparat penegak hukum untuk berani mengusut tuntas dugaan praktik kotor dalam bisnis tambang, termasuk kasus tambang "blok Medan" yang melibatkan perusahaan tambang nikel milik anak dan menantu mantan Presiden Jokowi di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku. Kasus ini sebelumnya mencuat dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu (31/7/2024).
"Pemerintah harus berani mengungkap kasus-kasus tambang ilegal tanpa pandang bulu. Langkah ini akan menumbuhkan optimisme publik, apalagi Kabinet Presiden Prabowo sudah berjalan hampir satu tahun," pungkas Mulyanto.