Kota Madiun, Portal Batang ID – Fraksi PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi di DPRD Kota Madiun yang secara tajam menyoroti Rancangan APBD (RAPBD) Kota Madiun Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat paripurna yang digelar Jumat (31/10/2025), fraksi ini mengajukan serangkaian pertanyaan strategis dan catatan kritis terkait alokasi anggaran.
Usman Ependi, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, menyoroti penurunan signifikan pada pos pendapatan asli daerah (PAD) dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam dokumen RAPBD 2026, pos ini mengalami penurunan sebesar Rp1,243 miliar, dari Rp15,447 miliar menjadi Rp14,203 miliar. "Kami mempertanyakan penyebab penurunan ini," tegas Usman.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan optimalisasi penerimaan PAD dari sektor lain seperti pajak dan retribusi daerah, termasuk retribusi tempat hiburan, parkir, dan tempat usaha. Peningkatan belanja daerah, khususnya pada belanja modal gedung dan bangunan yang naik sekitar Rp8,035 miliar, juga menjadi sorotan. "Kami meminta penjelasan detail mengenai kenaikan signifikan pada pos belanja modal ini," lanjut Usman.
Rencana pembangunan sistem drainase perkotaan, termasuk pembangunan replika Tembok Cina dan infrastruktur saluran di Sumber Umis, juga tak luput dari kritikan. Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan ketepatan sasaran proyek tersebut, kesesuaiannya dengan AMDAL, serta prioritasnya dibandingkan perbaikan titik-titik rawan banjir di Kota Madiun. "Pembangunan harus berpihak pada kebutuhan masyarakat, bukan hanya sekadar monumental," imbuhnya.
Terakhir, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti saldo piutang pendapatan daerah tahun 2024 yang mencapai Rp21,888 miliar. Piutang ini berasal dari pajak, retribusi, dan sumber lain-lain. Fraksi meminta penjelasan mengenai upaya penagihan dan target pengembalian piutang daerah pada tahun 2026.