Pemalang – Janji manis program seragam gratis senilai Rp4,6 miliar untuk ribuan siswa di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, hingga kini belum terealisasi. Padahal, program yang digadang-gadang akan meringankan beban masyarakat ini seharusnya sudah mulai dibagikan sejak Agustus lalu.
Ketidakpastian ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan orang tua siswa, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Mereka berharap seragam gratis ini dapat segera diterima, mengingat tahun ajaran baru sudah berjalan cukup lama.

Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, saat dikonfirmasi mengenai hal ini, justru mengarahkan wartawan untuk bertanya langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pemalang. Ia enggan memberikan jawaban pasti terkait kapan pembagian seragam tersebut akan dilaksanakan.
Sebelumnya, Bupati sempat menjelaskan bahwa keterlambatan pembagian seragam disebabkan oleh proses pengukuran pakaian yang memakan waktu, mengingat jumlah calon penerima yang sangat banyak. Ia juga sempat menjanjikan bahwa seragam akan dibagikan pada bulan September setelah proses produksi selesai.
"Sudah selesai produksi, sesuai juknis kita bagikan bulan ini. Nunggu siap launching saja, semuanya sudah disiapkan," ujarnya beberapa waktu lalu.
Namun, hingga berita ini diturunkan, Kepala Disdikbud Pemalang, Ismun Hadiyo, belum dapat dihubungi untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Upaya konfirmasi melalui telepon maupun kunjungan langsung ke kantor dinas belum membuahkan hasil.
Sebagai informasi, program seragam gratis ini menelan anggaran sebesar Rp4,6 miliar dari APBD Kabupaten Pemalang. Total seragam yang akan dibagikan mencapai 5.800 stel untuk 2.990 siswa SD dan 12.392 stel untuk 6.196 siswa SMP. Selain itu, bantuan seragam juga dialokasikan untuk bidang PAUD sebesar Rp750 juta, yang diperuntukkan bagi TK Negeri dan 30 lembaga PAUD di 13 desa miskin ekstrem.
Masyarakat Pemalang berharap agar pemerintah daerah segera memberikan kejelasan dan merealisasikan program seragam gratis ini. Ketidakpastian yang berkepanjangan hanya akan menambah beban bagi keluarga kurang mampu dan mengecewakan ribuan siswa yang telah menanti.
