Semarang – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah mendapat pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan dari Kementerian PPN Bappenas di BPSDMD Jateng, Senin (18/11). Pelatihan ini merupakan bonus atas prestasi Bappeda Jateng sebagai penerima Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023.
Kepala Bappeda Jateng, Harso Susilo, menjelaskan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perencanaan, analis, dan pengolah data di Bappeda. SDM ini berperan penting dalam membimbing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan kapasitas dan pelayanan publik.
"Harapannya, SDM yang terlatih dapat memberikan arahan, solusi, dan terobosan yang lebih maju dibanding OPD lain. Mereka perlu memahami tantangan dalam perencanaan pembangunan, mengingat banyaknya program prioritas yang harus dicapai dalam beberapa tahun ke depan," ujar Harso di BPSDMD Jateng.
Lebih lanjut, Harso menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran pembangunan yang responsif gender. Hal ini merupakan komitmen Bappeda Jateng untuk mewujudkan kesetaraan gender, terutama dalam perencanaan pembangunan di Jawa Tengah.
"Perencanaan perspektif gender mempertimbangkan perbedaan peran, tanggung jawab, kebutuhan, dan aspirasi laki-laki dan perempuan secara seimbang. Tujuannya adalah mengubah hubungan gender yang tidak setara dan menciptakan kesetaraan," tegas Harso. Ia menambahkan bahwa kesetaraan gender merupakan indikator penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, perempuan dan laki-laki harus memiliki kesempatan yang sama dalam pembangunan, termasuk dalam penyusunan perencanaan.
Penerapan perspektif gender dalam perencanaan partisipatif, menurut Harso, efektif dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Hal ini untuk mengakomodasi kebutuhan dan solusi dari seluruh elemen masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki. Pendekatan partisipatif ini juga dapat diimplementasikan dalam forum pertemuan warga, bahkan dengan memanfaatkan teknologi.
Harso berharap pelatihan ini meningkatkan kualitas para peserta, sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan berkualitas. "Meskipun kualitatif, dokumen perencanaan harus mampu merepresentasikan sinkronisasi yang baik antar kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat," tutupnya.
